Diupdate pada 3 Oktober, 2025 6:50
Tayang Jum’at, (03/10/2025).
Aceh-Borneoindonesianews.com,-Puluhan warga pedalaman Aceh Barat menggelar aksi damai bertajuk “Peduli Tambang Rakyat” di bantaran Sungai Kecamatan Pante Ceureumen
Mereka menyuarakan harapan agar pemerintah tidak menutup tambang emas rakyat begitu saja, karena selama ini aktivitas tersebut menjadi penopang hidup ribuan keluarga, terutama korban konflik, janda, dan fakir miskin.
Aksi ini digelar setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menginstruksikan agar seluruh alat berat dikeluarkan dari lokasi tambang emas ilegal. Warga mengaku sudah patuh, tetapi khawatir kehilangan sumber penghidupan.
Muhammad Yusuf, Mantan Panglima Muda GAM Wilayah Kaway XVI Raya, menegaskan bahwa masyarakat tidak melawan aturan. Seluruh ekskavator sudah diturunkan dari hutan sesuai perintah Gubernur.
“Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleumm yang mulia untuk Panglima kami, Mualem. Sesuai perintah Mualem, ekskavator sudah kami turunkan semua. Kami taat karena Mualem adalah pemimpin kami,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan tambang emas rakyat bukan sekadar soal emas, melainkan sumber nafkah utama bagi korban konflik dan masyarakat kecil.
“Beko ini tempat masyarakat makan. Kalau tambang ditutup begitu saja, entah ke mana nasib kami. ,”keluhnya
Mardiati, seorang ibu dari Desa Sikundo, mengaku keberadaan tambang emas sangat membantu perekonomian keluarga, terutama kaum perempuan.
“Dengan adanya beko, alhamdulillah hidup kami sangat terbantu. Banyak janda dan fakir miskin bisa bertahan hidup. Kalau tambang ditutup, kami tak sanggup lagi bekerja manual. Kami perempuan, tak mungkin lagi korek batu dengan tangan,” ucapnya.
Ia menambahkan, hasil tambang selama ini digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak.
“Kami punya anak di pesantren, ada yang kuliah. Semua butuh biaya. Kalau tambang ditutup, kami tak tahu lagi harus cari uang ke mana,” ungkapnya lirih.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 8/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan dan Non-Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam.
Mualem menegaskan, penertiban dilakukan bukan untuk menyengsarakan rakyat, melainkan demi menjaga lingkungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh. Ia berjanji tambang rakyat akan ditata agar bisa dikelola secara legal melalui koperasi gampong atau badan usaha masyarakat.
“Dengan penataan yang baik, maka tambang-tambang ilegal ini akan kita legalkan, nantinya akan dikelola oleh sebuah badan, bisa seperti koperasi gampong dan lain sebagainya serta tetap memperhatikan lingkungan. Dengan demikian, para penambang akan lebih nyaman bekerja serta menyumbang dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh,” ujar Mualem
Yang disampaikannya melalui akun YouTube resmi pemerintah Aceh @HumasSetdaAceh1 dengan judul Gubernur Mualem: Penataan Tambang Ilegal Demi Kelestarian Lingkungan dan Meningkatkan PAA yang di rilis pada Tanggal 30 September 2025.
(Murni IB/Kabiro)
Editor Utama : Robet T. Silun
