Diupdate pada 9 April, 2026 6:23
Tayang Kamis, (09/04/2026)
Jambi-Borneoindonesianews.com,-Sorotan tajam kembali menghantam kinerja anggouta DPRD Propinsi Jambi, Eka Marlina Majid Muaz usai pernyataannya interupsinya dalam rapat paripurna yang meminta agar perbaikan jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo, di prioritaskan pada tahun 2027.
Alih alih mendapat apresiasi pernyataan tersebut, justru memicu gelombang kritik keras dari masyarakat yang selama ini merasakan langsung penderitaan akibat rusaknya imprastruktur jalan padang lamo ini.
Salah satu suara lantang dari warga setempat: Jupri Hunsadi dkk, yang menilai sikap tersebut terlambat dan terkesan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kenapa baru sekarang buka suara ? Bukan kah Anda sudah tiga priode menjabat sebagai anggouta DPRD Propinsi Jambi dari dapil Bungo – Tebo? Ini bukan waktu yang singkat”tegasnya.
Menurut Jupri, kondisi jalan padang lamo bukan persoalan baru. Kerusakan yang terjadi sudah berlangsung lama dan menjadi keluhan bertahun tahun tampa solusi nyata. Ia mempertanyakan, apakah selama ini jeritan masyarakat tidak pernah sampai ketelinga para bapak – ibu DPRD Propinsi Jambi sebagai wakil penyambung mulut kami, atau justru di abaikan.
” Kalau memang sejak awal peka dan benar benar memoerjuangkan aspirasi masyarakat, persoalan ini seharusnya sudah tuntas sejak lama, bukan malah baru di wacanakan untuk tahun 2027.Masyarakat hari ini butuh bukti, bukan janji”,lanjutnya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, dengan kritik tersebut juga menyinggung soal integritas dan komitmen sebagai wakil Rakyat. Ia menilai, sudah seharunya pejabat publik menunjukan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat, bukan justru terkesan pasif hingga tekanan publik membesar.
” Sebagai wakil rakyat mestinya peka terhadap penderitaan masyarakat . Jangan sampai muncul anggapan bahwa jabatan hanya dimamgaatkan untuk kepentingan pribadi, sementara masyarakat terus dibiarkan menderita di jalan yang rusak”,pungkasnya.
Kritik ini menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan, khususnya mereka yang memiliki kewenangan dalam penganggaran dan perencanaan pembangunan. Di tengah kondisi jalan yang kian memprihatikan, masyarakat berharap tidak ada lagi wacana yang berujung penundaan, melaikan langkah konkret yang benar benar menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
(Zul, Effendi )
Editor Utama : Robet T. Silun
