Diupdate pada 13 November, 2026 6:50
Tayang Jum’at, (13/11/2026)
JAKARTA-Borneoindonesianews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana sebesar Rp800 juta dari PT Summarecon Agung Tbk kepada Rosario de Marshal alias Hercules, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Dana tersebut diduga berkaitan dengan pengamanan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Perkara ini kembali menjadi perhatian setelah Hercules menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami asal-usul, tujuan pemberian, serta hubungan dana Rp800 juta dengan pengurusan dan pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa PT Summarecon tidak hanya menyiapkan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB kepada oknum pejabat pertanahan, tetapi juga menyiapkan dana untuk kepentingan pengamanan lahan yang kemudian diberikan kepada Hercules.
Menurut KPK, keterangan Hercules diperlukan untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa dan hubungan antara pemberian dana tersebut dengan perkara yang sedang disidik.
Hercules Akui Terima Rp800 Juta, Sebut untuk Mediasi Sengketa Lahan
Usai menjalani pemeriksaan, Hercules memberikan penjelasan kepada awak media mengenai asal-usul uang tersebut.
Ia mengakui bahwa dana Rp800 juta berasal dari tim hukum PT Summarecon. Namun, menurut penjelasannya, uang tersebut diberikan untuk membantu kegiatan operasional sekaligus memfasilitasi mediasi sengketa tanah seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor.
Hercules menyebut dirinya diminta membantu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk tim hukum GRIB Jaya dan tim hukum ahli waris, agar persoalan lahan tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagian tujuan pemberian dana tersebut berkaitan dengan kebutuhan perjalanan ke luar negeri.
Hercules menegaskan bahwa uang Rp800 juta itu telah dikembalikan kepada KPK setelah persoalan tersebut mencuat.
KPK Sita Uang yang Telah Dikembalikan
KPK membenarkan bahwa Hercules telah menyerahkan kembali uang sebesar Rp800 juta kepada penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tindakan penyerahan uang dan kesediaan Hercules memberikan keterangan membantu penyidik dalam mendalami konstruksi perkara.
Uang tersebut kemudian disita untuk kepentingan penyidikan.
KPK masih mendalami bagaimana mekanisme pemberian dana dari pihak perusahaan, siapa saja yang terlibat dalam pengaturannya, serta apakah terdapat keterkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengurusan HGB dan pembukaan blokir lahan.
Dengan demikian, pengembalian uang tersebut tidak serta-merta mengakhiri pemeriksaan terhadap asal-usul dan tujuan pemberiannya.
Perkara HGB Summarecon Seret Sejumlah Pejabat dan Pihak Swasta
Kasus yang tengah ditangani KPK berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yang terdiri atas pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, serta sejumlah pihak swasta.
Di antara nama yang diumumkan dalam pemberitaan perkara tersebut adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Selain itu, terdapat Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penyidikan KPK juga mencakup dugaan pemberian suap dalam pengurusan HGB dan pembukaan blokir lahan.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Hercules dilakukan untuk mendalami aliran dana lain yang berkaitan dengan pengamanan lahan perusahaan.
Dugaan Pengamanan Lahan Menjadi Perhatian
Munculnya dana Rp800 juta dalam perkara ini menambah perhatian publik terhadap persoalan pengelolaan dan penguasaan lahan.
Sengketa tanah tidak jarang melibatkan kepentingan perusahaan, pemilik lahan, ahli waris, hingga pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah.
Dalam perkara Summarecon ini, KPK masih perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana hubungan antara pemberian dana, jasa pengamanan lahan, dan proses pengurusan administrasi pertanahan.
Keterangan Hercules mengenai tujuan mediasi juga menjadi bagian yang perlu diuji dan dicocokkan dengan bukti serta keterangan pihak lain.
Hingga perkembangan pemeriksaan tersebut diberitakan, Hercules berstatus sebagai saksi dalam perkara ini dan belum dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.
Publik kini menunggu hasil pendalaman penyidik untuk mengetahui apakah dana Rp800 juta tersebut benar-benar merupakan pembayaran jasa mediasi dan pengamanan lahan sebagaimana penjelasan Hercules, atau memiliki keterkaitan lain dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.
( Raden Prawira )
Editor Utama : Robet T. Silun
