Diupdate pada 13 November, 2026 6:06
AKARTA-Borneoindonesianews .com,-Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Surat pernyataan berhenti tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik dan ketatanegaraan nasional. Keputusan tersebut muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan yang sebelumnya memicu proses hukum serta desakan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang secara langsung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Surat serupa, menurut Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di hadapan awak media, Muzani turut membacakan isi pokok surat tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani mengatakan tidak terdapat alasan khusus yang disampaikan Gibran secara terperinci dalam surat tersebut.
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran
Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima kunjungan Gibran pada pukul 10.15 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Dalam keterangannya, Prabowo juga menyinggung persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Namun, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional Indonesia.
Prabowo menyampaikan bahwa Gibran memilih mengundurkan diri demi kepentingan bangsa dan negara.
Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampingi jalannya pemerintahan.
Rapat Paripurna DPR Terkait HMP Dibatalkan
Pengunduran diri Gibran turut mengubah arah proses politik di DPR.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut semula dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Namun, agenda tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang juga merupakan salah satu pengusul HMP, menyatakan menghormati keputusan Gibran. Menurutnya, setelah pengunduran diri disampaikan, usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Dengan demikian, proses politik yang sebelumnya diarahkan menuju pemakzulan tidak berlanjut melalui agenda paripurna tersebut.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR mulai menyiapkan langkah konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan tahapan berikutnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden atas permintaan sendiri tidak memerlukan persetujuan MPR.
Menurut Yusril, surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti untuk selanjutnya dipilih melalui mekanisme sidang MPR.
Polemik Pendidikan dan Putusan Pengadilan Menjadi Latar Belakang
Sebelum pengunduran diri tersebut, persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik.
Polemik berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang berkaitan dengan Gibran.
Pemerintah kemudian mengambil langkah administratif dengan mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut melalui keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Perkembangan hukum tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peristiwa yang mendahului pengunduran diri Gibran.
Sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mendorong penggunaan HMP untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.
Babak Baru Ketatanegaraan Indonesia
Pengunduran diri Gibran membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029.
Perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut MPR dalam memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden serta langkah Presiden dalam mengajukan dua calon pengganti.
Perkembangan ini sekaligus menjadi perhatian masyarakat mengenai pelaksanaan konstitusi, kepastian hukum, dan mekanisme pergantian pejabat negara.
Publik masih menantikan tahapan resmi berikutnya, termasuk proses pemilihan Wakil Presiden yang akan melanjutkan tugas mendampingi Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan.
Robet T Silun : (Pimpinan Redaksi)
