Bupati Murung Raya Tekankan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Diupdate pada 17 November, 2026 4:43

Tayang Selasa, (17/11/2026)

Puruk Cahu-Borneoindonesianews.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., membuka kegiatan Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Murung Raya terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026, di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Inspektorat, perwakilan dari 16 desa dan 10 kecamatan, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pendamping desa.

Dalam sambutannya, Heriyus menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Anggaran desa merupakan amanah negara dan masyarakat yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Murung Raya atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap temuan dan rekomendasi hasil pengawasan harus ditindaklanjuti secara serius, konkret, dan tepat waktu. “Saya meminta kepada seluruh kepala desa agar tidak mengabaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. Jangan sampai temuan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heriyus menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan secara serius dan tepat waktu. Keempat, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah desa. Kelima, memperkuat fungsi pembinaan dan koordinasi oleh camat, perangkat daerah, serta unsur pendamping desa.

Heriyus juga mengingatkan agar jabatan kepala desa dijalankan dengan penuh integritas dan anggaran desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia meminta seluruh aparatur desa membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. “Keberhasilan pengelolaan keuangan desa bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

(Helmi)

Editor Utama : Robet T. Silun

Bagikan via:

Berita Milik BorneoIndonesiaNews