Diupdate pada 9 November, 2026 10:01
Tayang Senin, (09/11/2026)
JAKARTA-Borneoindonesianews.com,-Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Dalam penggeledahan di enam lokasi di Jakarta, penyidik menyita uang tunai dengan total mencapai Rp11,795 miliar, berikut sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan tambang.
Penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis (5/11/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara tata kelola pertambangan nikel untuk periode 2013 hingga 2025.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026), menyampaikan bahwa uang yang disita ditemukan dari dua lokasi berbeda. Nilainya masing-masing Rp11,2 miliar dan Rp595 juta.
Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, mulai dari telepon genggam, laptop, CPU, hingga server. Dokumen operasional perusahaan pertambangan turut disita untuk kepentingan pendalaman perkara
Enam Lokasi Penggeledahan di Jakarta
Penggeledahan dilakukan di sejumlah titik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari penyidikan.
Lokasi tersebut meliputi satu rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, tiga kantor perusahaan di APL Tower Central Park, Jakarta Barat, serta dua kantor PT DDR yang berada di kawasan Mid Plaza dan SCBD, Jakarta Pusat.
Dalam perkara ini, penyidik turut mendalami aktivitas enam perusahaan pertambangan, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Berdasarkan keterangan penyidik, perusahaan-perusahaan tersebut diduga berada dalam kendali seseorang berinisial AK yang disebut sebagai penerima manfaat atau beneficial owner.
Keterkaitan pihak-pihak tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan. Karena itu, penentuan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum.
Persoalan Izin Tambang Menjadi Fokus Penyidika
Salah satu aspek yang didalami Kejagung berkaitan dengan keberlanjutan izin usaha pertambangan PT BSJ dan PT KAA.
Penyidik mengungkapkan bahwa izin kedua perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Namun, dalam perkembangannya, izin tersebut disebut tetap memperoleh perpanjangan melalui mekanisme penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Kejagung juga mendalami proses pengajuan perpanjangan izin tersebut. Berdasarkan hasil eksplorasi dan studi kelayakan, permohonan kedua perusahaan disebut pernah ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam konstruksi perkara yang sedang ditelusuri, penolakan tersebut diduga kemudian dicabut akibat adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.
Jika rangkaian dugaan tersebut terbukti, persoalan ini dapat membuka pertanyaan lebih luas mengenai mekanisme pengawasan dan penerbitan izin pertambangan, terutama ketika masa berlaku izin usaha telah berakhir.
Dugaan Pemberian Uang dalam Persetujuan RKAB
Selain persoalan perizinan, penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang menjadi instrumen penting dalam pengendalian kegiatan operasional perusahaan tambang.
Penyidik mendalami indikasi adanya manipulasi persetujuan RKAB agar sejumlah perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan pertambangan.
Kejagung masih menghitung potensi kerugian keuangan negara melalui auditor. Dengan demikian, besaran kerugian dalam perkara ini belum dapat dipastikan.
Sebanyak 38 Saksi Telah Diperiksa
Untuk memperkuat konstruksi perkara, penyidik telah meminta keterangan dari 38 orang saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menelusuri hubungan antarpihak, proses perizinan, serta dugaan aliran dana dalam aktivitas pertambangan.
Nama AK turut menjadi perhatian penyidik berdasarkan keterangan saksi mengenai dugaan pengendalian sejumlah perusahaan.
Meski demikian, hingga keterangan resmi pada 6 November 2026, AK belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pengawasan Sumber Daya Alam Kembali Dipertanyakan
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan nikel, salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi penting bagi Indonesia.
Di tengah besarnya potensi sumber daya alam tersebut, kepastian hukum perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Publik kini menunggu penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana izin yang disebut telah berakhir pada 2015 dapat tetap memperoleh perpanjangan, siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam proses tersebut, serta apakah terdapat aliran uang kepada penyelenggara negara.
Pengungkapan perkara ini juga diharapkan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti dan pemeriksaan saksi. Penelusuran aliran dana, penghitungan kerugian negara, serta pengungkapan pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Sebab, pengelolaan kekayaan alam semestinya berjalan berdasarkan aturan dan memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi penyimpangan.
Perkembangan penyidikan ini masih terus dinantikan, terutama terkait hasil penghitungan kerugian negara dan kemungkinan penetapan tersangka berikutnya.
( Raden Prawira )
Editor Utama : Robet T. Silun
