Diupdate pada 17 Februari, 2026 7:13
Tayang Selasa,(17/02/2026)
JAKARTA-Borneoindonesinews.com,-Proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), digagas sejak 2019 oleh Presiden Joko Widodo, dimaksudkan sebagai jawaban atas berbagai masalah struktural di Jakarta termasuk kepadatan, banjir, dan penurunan tanah serta sebagai alat untuk meratakan pembangunan antarwilayah Indonesia. Pemilihan kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur diklaim strategis karena risiko bencana alam yang relatif rendah dan lokasinya yang lebih “sentral” secara geografis dibandingkan Jakarta di Pulau Jawa.
Secara teoritis, relokasi ibu kota memiliki justifikasi teknis dan pemerataan pembangunan yang jelas memindahkan pusat administrasi pusat negara dari kota yang mengalami penurunan tanah dan tekanan infrastruktur ekstrim sebagai upaya mitigasi risiko dan redistribusi pertumbuhan ekonomi.
Namun, implementasi proyek ini tidak luput dari kritik serius, baik dari perspektif keberlanjutan ekonomi, politik, hingga sosial budaya.
Sejak awal, IKN diproyeksikan memiliki biaya pembangunan yang mencapai puluhan miliar dolar AS, dengan porsi pendanaan sekitar 80% ditargetkan berasal dari sektor swasta, sementara sisanya ditanggung negara. Namun dalam praktiknya, pembangunan menunjukkan masalah nyata. Pendanaan publik menurun drastis setelah pergantian rezim dari Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024. Negara mengalokasikan dana yang jauh lebih kecil dibandingkan target awal, sementara investasi asing yang diklaim akan banyak berdatangan belum terealisasi.
Para pengamat menyatakan bahwa harapan tinggi terhadap investasi asing dan dana swasta tidak sejalan dengan realitas proyek, yang kini menghadapi hambatan likuiditas dan keengganan investor menanggung risiko tinggi di lokasi terpencil.
Dalam kerangka analisis ekonomi pembangunan, dinamika ini mencerminkan ketidaksesuaian antara skala ambisi proyek dan kapasitas finansial negara serta sektor privat, yang memunculkan keraguan atas kelayakan jangka panjangnya.
Keputusan strategis untuk memindahkan ibu kota sering kali dihubungkan dengan konsep legacy politics di mana pemimpin ingin menghasilkan warisan kebijakan yang monumental. Beberapa analis menyebut IKN sebagai semacam “megaproject” yang mencerminkan ambisi politik presiden keluar atau citra kekuatan nasional, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan struktural.
Perubahan orientasi proyek setelah transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo juga menimbulkan pertanyaan tentang kesungguhan komitmen politik terhadap visi awal IKN.
Di satu sisi, pemerintahan Prabowo menegaskan komitmen terhadap percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan di IKN sebagai target utama, dengan fokus menyelesaikan gedung legislatif dan yudikatif pada 2028.
Namun, penurunan anggaran dan prioritas kebijakan lain (mis. program sosial dan pertanian) memberi sinyal bahwa pembangunan IKN bukan lagi prioritas utama seperti pada periode pendahulunya.
Fakta ini membuka perdebatan, apakah IKN merupakan presisi kebijakan nasional yang matang atau sekadar ambisi simbolis yang sekarang mengalami renegosiasi politik?
Para elite politik Indonesia memiliki pandangan yang beragam terkait IKN, Ganjar Pranowo, tokoh politik senior dan mantan gubernur, dengan tegas menyatakan bahwa IKN wajib dilanjutkan, merujuk pada keharusan melaksanakan undang‑undang yang telah disahkan serta potensi pembangunan kota berteknologi tinggi dan fasilitas kelas dunia. (Infobanknews)
Pendukung pemerintahan saat ini juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah untuk mencapai Indonesia yang lebih seimbang secara geografis dan pemerataan pembangunan.
Anies Baswedan menyuarakan kritik yang lebih moderat namun substantif beliau menilai pemindahan ibu kota harus dilandasi pertimbangan ilmiah, data lengkap, dan kajian objektif, bukan sekadar keinginan elit politik.(Infobanknews)
Kritik lain berasal dari pengamat dan akademisi yang menyoroti ketidakseimbangan antara ambisi proyek dan kondisi riil seperti minimnya konsultasi publik, risiko lingkungan, serta lemahnya mekanisme inklusif untuk komunitas lokal dan adat.
Di luar arena politisi, lembaga seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menilai pembangunan IKN telah menyebabkan kerusakan ekologis, deforestasi, serta potensi penggusuran sosial, yang menurut mereka memunculkan ketidakharmonisan antara ambisi modernisasi dan tanggung jawab lingkungan/sosial.
Secara epistemologis, proyek IKN mengandung komponen rasional strategis mitigasi risiko urban di Jakarta, redistribusi ekonomi nasional, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya penuh kontradiksi, target pendanaan yang terlalu optimis, komitmen politik yang berubah setelah perubahan rezim, serta kritik dari akademisi dan masyarakat lokal tentang keadilan sosial dan dampak ekologis.
Dari kacamata analisis kebijakan publik, IKN tidak bisa dilihat hanya sebagai “keputusan presisi” atau “ambisi” secara monolitik. Ia adalah interaksi kompleks antara pengetian strategis pembangunan nasional dan agregasi tujuan politis tokoh tertentu serta simbolisme nasionalisme modern.
Jika IKN berhasil menyelesaikan sejumlah masalah struktural secara efektif (mis. kepadatan berkurang di Jakarta, pemerataan ekonomi meningkat), maka proyek ini bisa berkembang menjadi contoh presisi kebijakan terencana. Namun bila hambatan finansial, politi k, dan sosial terus mendominasi, kritik yang menyebutnya sebagai simbol ambisi yang terlalu besar berpotensi semakin kuat.
IKN adalah kebijakan publik multidimensional yang tidak bisa disederhanakan menjadi narasi tunggal. Ia memuat unsur:
Presisi strategis, terkait mitigasi risiko Jakarta, pemerataan pembangunan nasional, dan inovasi birokrasi.
Ambisi politik dan simbolik, sebagai megaproject yang terkadang lebih kuat didorong oleh narasi politik domestik ketimbang realitas tepat waktu dan tempat.
Kritik dan dukungan dari tokoh publik seperti Ganjar dan Anies memperlihatkan kontestasi ideologis yang sehat dalam demokrasi, sekaligus menunjukkan bahwa proyek ini adalah arena perdebatan luas tentang masa depan pembangunan Indonesia.
“kegagalan cuma datang kalau kita nyerah—jadi ambisi tetap jalan, tapi pake strategi & kepala dingin” ( BJ Habibie ).
(Yuwono Prasetyo)
Editor Utama : Robet T. Silun
