Melkianus Muay .S.Pd :Gapensi Papua Barat “Tenaga Kerja yang belum Memenuhi Standar Kualifikasi Harus Berkompetensi “

Diupdate pada 6 Juni, 2024 7:08

Tayang Kamis, (06/06/2024)

Jakarta-Borneoindonesianews.com,-Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Papua Barat, Melkianus Muay,S.Pd

menyampaikan pandangannya dalam wawancara dengan awak media pada usai presscon , malam pembukaan Munas Gapensi XV 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan .

Dalam kesempatan tersebut Melkianus Muay , mengatakan , terkait tenaga kerja yang belum memenuhi standar kualifikasi harus berkompetensi sebagaimana yang diinginkan , , hal itu dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat kompetensi , saat ditanya media terkait ijin tenaga kerja di Indonesia Timur yang sepertinya sulit keluar , Melkianus menjelaskan bahwa, ” Sebenarnya ini adalah masalah Nasional cuma bagi kami di Papua kami meminta supaya di perlakukan khusus , perlakuan istimewa atau perlakuan afirmasi dari Pemerintahan , karena kita semua tau ada Undang undang otinomi Khusus, Khusus untuk sektor jasa Konstruksi Pemerintah memberikan satu hak istimewa untuk kami dengan memberikan Perpres 17 tahun 2019 tentang Pengadaan barang dan jasa khusus bagi pelaku usaha untuk orang asli Papua .

Disitu yang menjadi Menkor dari Perpres ini ada 2 nilai penunjukan langsung itu kalau di daerah lain sampai 200 juta tapi kalau di Papua sampai 1 Miliar .itu previlege atau keistimewaan yang diberikan Pemerintah ,dan yang ke 2 lelang khusus terbatas itu bagi orang asli Papua itu sampai 2,5 Miliar , ini memang masih kecil namun sy mendengar ada upaya revisi yang dilakukan Pemerintah bisa dinaikansampai 15 Miliar dan setara dengan apa yang ditentukan dalam Perpres 12 kalau tidak salah tentang batasan kulifikasi kerja dari Perusahaan kualifikasi kan sampai 15 Miliar,” Jelas Melkianus .

Jadi Peraturan khusus yang sudah dibuat pemerintah Pusat ini yang di kasih ke Papua sudah sangat bagus, hanya dengan turun nya Undang- Undang Cipta kerja lalu turun peraturan pemerintah nomor 5 ini mensyaratkan Itu tadi perusahaan kualifikasi harus punya 2 tenaga kerja konstruksi yang tamatan SMA dan tamatan Sarjana Tehnik Sipil pada kenyataanya kita berkurang sehingga memang tidak berbanding lurus dengan apa yang kita inginkan .

Jadi kita meminta pada waktu itu Gapensi Papua Barat kita ada bersurat ,ditujukan Kepada Presiden dan tembusannya kita sampaikan pada Menteri PU , menteri investasi , kita meminta supaya ada perlakuan khusus di Papua .Jadi perusahaan- perusahaan kualifikasi yang ada di Papua paling banyak jumlahnya kurang lebih ada 95 persen itu bisa diberdayakan dengan cara diberikan kemudahan DI dalam proses perizinan Perusahaan , sekarang ini contoh Gapensi Papua barat tadinya ada 1775 sekarang yang men daftar ulang cuma ada 56 ada penurunan besar karena itu permasalahan perizinan berusaha itu yang kami menganggap itu sebuah permasalahan serius yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, sebab jika tidak diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah nanti semua perusahaan kualifikasi ini akan gulung tikar dan yang bisa bertahan itu cuma perusahaan kualifikasi besar dan menengah ,karena mereka setiap tahun nya mendapat paket- paket yang besar yang di dapat dari lelang- lelang umum yang mereka ikut sehingga mereka yang bisa bertahan .

Saya juga berharap lewat Munas Gapensi ini nanti Besok didalam pokok-pokok pikiran salah satu yang di bicarakan bagaimana memperjuangkan tadi pagi dalam isinya deregulasi peraturan di sektir Jasa konstruksi khusus untuk di Papua itu diberikan kemenangan kalau bisa untuk perusahaan kualifikasi kecil dia tidak boleh pakai 2 tenaga kerja konstruksi tapi dia pakai satu saja jenjang lima tamat SMA atau SMK supaya kita dapat gampang .

Lebih lanjut Melkianus mengatakan itu semua ada fungsi kontrol kalau tidak ada fungsi kontrol nanti yang rugi kita punya anggota Gapensi sendiri karena kita ada mengurus sejumlah persyaratan di aras lokal , karna di aras lokal itu ada biaya proposal kita keluar kan otomatis biaya proposal ini merupakan sumber pendapatan bagi daerah itu sendiri , kita turut menyumbangkan PAD bagi daerah sementara di dalam premi terbalik kami berharap kami dapat paket- paket pekerjaan ternyata kami Tidak dapat paket pekerjaan , dan ini yang menjadi masalah bagi kami juga .

” Kami berharap kalau bisa diperjuangkan sehingga ketika terjadi perubahan regulasi persaingan berusaha
Itu akan bangkit kembali di Papua khusus untuk kualifikasi kecil dan mereka tetap akan survive atau bertahan dan tidak ada yang gulung tikar ,saya kira ini akan meningkatkan jumlah anggota di Papua Barat yang sudah berkurang pasti akan bangkit kembali dan sektor jasa konstruksi du Papua barat juga pasti akan berjalan dengan baik dan out putnya pasti berkualitas.” paparnya berharap

(Lly)

Editor Utama : Robet T. Silun

Bagikan via:

Berita Milik BorneoIndonesiaNews