Menkeu Yang Cerdas Tidak Hanya Berharap Dari Pajak Rakyat,Jika Tidak Mampu Mundur Saja

Diupdate pada 16 November, 2026 11:41

Tayang Senin, (16/11/2026)

Catatan, DR. Suriyanto. SH.,MH.,M.KM

*) Praktis/Akademisi/Ketum PWRI

Jakarta-Borneoindonesianews.com,-pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan pajak sebesar Rp514 triliun telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Pemerintah masih harus mengumpulkan Rp514 triliun dalam waktu dua bulan untuk mencapai outlook sebesar Rp2.310,8 triliun. Angka tersebut bukan angka kecil, dan cara pemerintah menyikapinya akan menentukan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Seorang Menteri Keuangan yang cerdas tidak boleh hanya berharap dari pajak rakyat kecil. Pajak dari gaji pegawai, dari warung kecil, dari usaha mikro, dan dari belanja harian masyarakat memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya sandaran negara. Jika setiap kali APBN kekurangan, yang pertama kali ditekan adalah rakyat kecil, maka keadilan fiskal akan hilang. Rakyat yang penghasilannya pas-pasan akan semakin terjepit, sementara pemilik modal besar justru merasa aman dan tidak tersentuh.

Jika Menteri Keuangan dalam menyikapi kekurangan APBN tahun 2027 hanya mengandalkan pajak rakyat kecil, lebih baik mundur saja. Pernyataan ini bukan emosi, melainkan logika kepemimpinan. Seorang menteri keuangan harus memiliki keberanian untuk mencari sumber penerimaan yang lebih besar, lebih adil, dan lebih berani. Jika tidak mampu melakukan itu, maka jabatan tersebut hanya akan menjadi juru tagih bagi rakyat, bukan pengelola keuangan negara yang cerdas dan berwawasan luas.

Banyak hal di negara ini yang dapat menghasilkan APBN selain pajak rakyat kecil. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam. Kita memiliki tambang nikel, batu bara, emas, tembaga, bauksit, dan timah yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun. Kita memiliki hutan, perkebunan sawit, perikanan, dan energi yang bisa memberikan penerimaan negara bukan pajak yang sangat besar. Masalahnya, selama ini kekayaan tersebut lebih banyak dinikmati segelintir pengusaha, sementara negara hanya mendapat bagian yang sangat kecil.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa seluruh pengemplang pajak dari sektor tambang. Sektor ini adalah sektor yang paling sering menjadi sorotan karena nilai transaksinya besar, tetapi kontribusi pajaknya sering tidak sebanding. Banyak perusahaan tambang yang melaporkan kerugian, padahal produksinya terus berjalan dan ekspornya terus meningkat. Ada praktik transfer pricing, ada praktik penjualan melalui perusahaan cangkang di luar negeri, dan ada praktik pengecilan royalti. Jika pemerintah berani mengaudit secara total, potensi penerimaan dari sektor ini bisa jauh melampaui Rp514 triliun.

Langkah kedua adalah memeriksa sektor ekspor, terutama ekspor komoditas. Selama ini banyak eksportir yang tidak melaporkan harga sebenarnya. Harga ekspor dicatat lebih rendah dari harga pasar dunia, selisihnya disimpan di luar negeri dan tidak dikenai pajak di Indonesia. Praktik ini sudah lama diketahui, tetapi penindakannya masih lemah. Menteri Keuangan yang cerdas harus bekerja sama dengan Bea Cukai, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran devisa hasil ekspor yang tidak kembali ke Indonesia.

Langkah ketiga adalah memeriksa usaha besar lainnya, mulai dari perusahaan perkebunan, properti, perbankan, hingga perusahaan digital multinasional. Perusahaan besar memiliki konsultan pajak terbaik, sehingga mereka bisa memanfaatkan celah aturan untuk membayar pajak sekecil mungkin secara legal, tetapi tidak adil. Ada perusahaan yang omzetnya triliunan rupiah, tetapi pajaknya hanya ratusan juta. Ada perusahaan digital asing yang meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia, tetapi pajaknya dibayar di negara lain. Semua ini harus ditutup dengan keberanian politik.

Pemerintah juga harus berani mengevaluasi belanja negara. Data APBN hingga Oktober 2026 menunjukkan pendapatan negara Rp2.618 triliun, sementara belanja negara sudah mencapai Rp2.997,2 triliun, sehingga defisit mencapai Rp379,3 triliun. Artinya, masalah APBN bukan hanya soal pendapatan yang kurang, tetapi juga belanja yang terlalu besar dan belum efisien. Selama belanja perjalanan dinas, belanja rapat, belanja pengadaan, dan belanja proyek yang tidak prioritas masih boros, rakyat akan sulit percaya bahwa pajak mereka digunakan dengan benar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, pada Senin 16 November 2026 juga mengingatkan hal yang sama. Ia meminta pemerintah mengevaluasi distribusi beban pajak dan membuktikan efisiensi belanja APBN sebelum meminta rakyat patuh membayar pajak. Peringatan ini sangat penting. Rakyat tidak menolak membayar pajak, tetapi rakyat menolak jika pajak mereka hanya untuk menutup keborosan penguasa, sementara pengemplang pajak besar dibiarkan hidup nyaman.

Menteri Keuangan yang cerdas harus berani melakukan reformasi penerimaan negara. Pertama, perkuat data dan teknologi untuk mengawasi wajib pajak besar. Kedua, tutup celah penghindaran pajak melalui revisi aturan dan perjanjian pajak internasional. Ketiga, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk kepada pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Keempat, berikan insentif kepada rakyat kecil dan UMKM agar mereka tumbuh, bukan justru ditekan dengan pemeriksaan yang menakutkan.

Selain itu, pemerintah harus memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan aset negara. Banyak aset negara yang menganggur, banyak lahan negara yang dikuasai pihak swasta tanpa membayar sewa yang wajar, dan banyak BUMN yang seharusnya bisa memberikan dividen lebih besar jika dikelola secara profesional. Jika aset-aset ini dikelola dengan benar, APBN tidak perlu selalu bergantung pada pajak. Negara yang kaya tidak boleh menjadi negara yang selalu meminta rakyatnya mengencangkan ikat pinggang.

Pajak yang adil adalah pajak yang memihak kepada yang lemah dan tegas kepada yang kuat. Rakyat kecil yang berpenghasilan di bawah kebutuhan hidup layak seharusnya dibebaskan, bukan dikejar. UMKM yang baru tumbuh seharusnya dibina, bukan ditakut-takuti. Sebaliknya, pengusaha besar yang menikmati kekayaan alam Indonesia harus membayar sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh. Itulah prinsip keadilan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jika Menteri Keuangan hanya berani kepada rakyat kecil tetapi tidak berani kepada pengemplang pajak besar, maka kepercayaan publik akan runtuh. Rakyat akan merasa bahwa negara ini hanya kuat kepada yang lemah, tetapi lemah kepada yang kuat. Kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik nasional. Ketika rakyat sudah tidak percaya, mereka akan mencari cara untuk menghindari pajak, mereka akan kehilangan semangat untuk berusaha, dan pada akhirnya penerimaan negara justru akan semakin menurun.

Oleh karena itu, momentum kekurangan APBN tahun 2027 harus dijadikan momentum untuk berubah. Jangan lagi jadikan pajak rakyat kecil sebagai jalan pintas. Jadikan momentum ini untuk membersihkan sektor tambang, menertibkan ekspor, dan menagih pajak perusahaan besar yang selama ini lolos. Jika langkah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya Rp514 triliun yang bisa didapat, tetapi kepercayaan rakyat yang selama ini hilang bisa kembali.

Pada akhirnya, ukuran kecerdasan seorang Menteri Keuangan bukan dilihat dari kemampuannya meminta rakyat membayar pajak, tetapi dari kemampuannya membuat negara kaya tanpa membebani rakyatnya. Menteri yang cerdas adalah menteri yang berani memeriksa pengemplang pajak, berani menutup kebocoran kekayaan alam, berani memangkas belanja yang boros, dan berani membela rakyat kecil. Jika itu tidak mampu dilakukan, maka lebih baik mundur dan berikan kesempatan kepada sosok lain yang lebih berani dan lebih cerdas untuk mengelola keuangan negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

(Robet T. Silun/Pempred)

Editor Utama : Robet T. Silun

Bagikan via:

Berita Milik BorneoIndonesiaNews