Diupdate pada 16 November, 2026 7:04
Tayang Senin, (16/11/2026)
Aceh Besar-Borneoindonesiamews.com,-Musyawarah Wilayah (Muswil) VII RAPI 01.12 Aceh Barat Periode 2026/2030 yang digelar di Aula Cut Nyak Dhien, Universitas Teuku Umar, Sabtu (14/11/2026), terkendala dan tidak dapat dilanjutkan hingga tahap pemilihan.
Akibatnya, kepengurusan RAPI Daerah Aceh Barat ditarik satu tingkat ke atas dan untuk sementara diambil alih oleh Pengurus RAPI Provinsi Aceh. Meski demikian, pelayanan administrasi dan kegiatan organisasi di Aceh Barat dipastikan tetap berjalan normal.
Penyebab Sidang Tidak Lanjut
Sidang pleno Muswil tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tata tertib persidangan, yakni Pengurus Lama Meninggalkan Lokasi Kegiatan dan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris RAPI Daerah 01 Aceh, T. Al Munawar / JZ01AUY, kepada wartawan usai kegiatan.

“Dalam proses sidang pleno, dipersyaratkan dan menjadi kewajiban juga pada sidang pleno sebelumnya harus hadir, karena dia belum [menyampaikan] pertanggungjawaban terhadap kepengurusan dia yang sudah lalu,” ujar T. Al Munawar
Karena syarat tersebut tidak terpenuhi, sesuai aturan organisasi, kepengurusan Aceh Barat yang sebelumnya berada di tingkat daerah ditarik ke kepengurusan satu tingkat di atasnya.
Mekanisme Selanjutnya
Untuk menjalankan pimpinan sehari-hari, Pengurus Provinsi Aceh akan menunjuk pelaksana tugas melalui surat tugas setelah melalui proses screening terhadap calon yang dianggap kompeten dan memiliki waktu luang untuk mengurus organisasi.
“Provinsi sendiri nanti yang akan menunjuk, memberikan surat tugas kepada orang yang kita anggap itu kompeten, dan setelah tentunya melalui proses screening, kita tanya bagaimana kesibukan beliau,” kata T. Al Munawar.
Sementara penunjukan belum dilakukan, para ketua lokal diminta tetap melanjutkan kepengurusan di lokal masing-masing agar tidak ada kegiatan yang tertinggal.

“Tapi sampai hal itu dilakukan, maka ketua lokal melanjutkan kepengurusan di lokal masing-masing. Tidak ada kegiatan tentunya yang akan tertinggal,” tegasnya.
Sesuai aturan, masa pengambilalihan ini berlaku paling lama tiga bulan. Dalam kurun waktu itu, Provinsi ditargetkan sudah dapat mengembalikan kepengurusan dan melaksanakan kembali Muswil di Aceh Barat.
Terkendala Bukan Berarti Gagal
Muswil VII kali ini mengusung tema “Menjalin Silaturahmi dan Membangun RAPI Wilayah yang Sinergi dengan Program Pembangunan Aceh Barat.”
T. Al Munawar menegaskan, terkendalanya Muswil bukan berarti gagal. Kondisi serupa pernah terjadi di semua tingkatan organisasi RAPI, bahkan di tingkat nasional.
“Saya atas nama Sekretaris Daerah, berharap RAPI Aceh Barat tetap seperti saat sekarang menjadi barometer di wilayah barat terhadap organisasi RAPI, walaupun musyawarah wilayah dilakukan saat sekarang terkendala, tapi terkendala itu bukan berarti gagal,” ujarnya.
Ia berharap, setelah masa transisi ini berakhir, RAPI Aceh Barat kembali solid dan dapat melaksanakan musyawarah sesuai mekanisme organisasi.
(Murni IB/Kabiro)
Editor Utama : Robet T. Silun






