Diupdate pada 8 Februari, 2026 7:44
JAKARTA-Borneoindonesianews.com,-
Tayang Minggu,(08/02/ 2026) Dalam kajian hukum agraria dan kehutanan di Indonesia hubungan antara masyarakat dan kawasan hutan merupakan aspek yang paling kompleks sekaligus berimplikasi luas terhadap keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam. Tradisi masyarakat yang hidup dan bergantung pada hutan telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga hak mereka terhadap tanah dan sumber daya hutan memiliki dasar historis dan budaya yang kuat.
Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pijakan kuat bagi pengakuan hak masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I, yang secara eksplisit mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa hak masyarakat terhadap wilayah adat termasuk kawasan hutan harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
Secara formal, kerangka regulasi utama yang mengatur hubungan masyarakat dengan kawasan hutan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian disinergikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta peraturan turunan seperti Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Regulasi‐regulasi ini menyediakan skema legal agar masyarakat dapat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan, yang sebelumnya hanya dimonopoli oleh negara atau pihak berizin komersial.
Dalam skema tersebut, Hutan Adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai bagian konstitusional hak mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan, selama memenuhi kriteria normatif yang telah ditetapkan. Penetapan status tersebut harus melalui proses administratif dengan dasar yang jelas seperti batas wilayah adat, keberadaan kegiatan pemanfaatan yang bersifat tradisional, serta kesesuaian dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
Menurut aturan yang berlaku, ada beberapa ketentuan penting dalam proses penetapan hutan adat:
Hutan Adat dapat berasal dari kawasan hutan negara atau dari luar kawasan hutan negara selama memenuhi kriteria sebagai wilayahhutan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat adat.
Penetapan pertama-tama memerlukan pengakuan resmi keberadaan masyarakat adat, biasanya melalui peraturan daerah atau keputusan pemerintah daerah setempat, sebelum Menteri LHK menetapkan status Hutan Adat yang mengikat secara nasional.
Salah satu tonggak perubahan paradigma hukum kehutanan di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah menilai bahwa pengaturan dalam UU Kehutanan yang sebelumnya menganggap Hutan Adat sebagai bagian dari Hutan Negara bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini secara substansial memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, sehingga memberi legitimasi hukum bahwa kawasan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang harus diakui dan dihormati.
Putusan ini secara langsung memaksa negara untuk membenahi struktur hukum kehutanan dengan memberi “status hak” kepada masyarakat atas wilayah adatnya, bukan sekadar izin pengelolaan biasa.
Lebih terbaru, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 181/PUU-XXII/2024 memperkuat prinsip bahwa masyarakat adat yang sudah hidup dan memanfaatkan hutan secara turun-temurun tidak perlu dikenakan kewajiban izin pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan yang tidak bersifat komersial besar, seperti membuka lahan untuk kebutuhan sandang-pangan mereka. Putusan ini menegaskan bahwa praktik tradisional yang bersifat memenuhi kebutuhan hidup tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum kehutanan.
Dalam arahan pemerintah, putusan ini juga direspon melalui penerbitan pedoman pelaksanaan agar tidak terjadi kriminalisasi masyarakat adat atas kegiatan tradisionalnya, sembari tetap menegakkan hukum terhadap eksploitasi yang merusak.
Perhutanan Sosial adalah skema yang dirancang untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan di bawah pengaturan negara. Program ini mencakup beberapa skema, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat, yang masing-masing memberi ruang legal agar masyarakat dapat secara sah mengelola hutan untuk kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Menurut data pemerintah, program perhutanan sosial telah berkembang pesat: lebih dari 1 juta kepala keluarga kini memiliki akses legal untuk mengelola hutan melalui lebih dari 15.000 kelompok usaha, dan pemerintah menargetkan pengakuan hingga 1,4 juta hektare hutan adat sampai 2029 sebagai bagian dari upaya menjamin kepastian hukum masyarakat adat sebagai penjaga terbaik hutan tropis.
Program ini tidak hanya bertujuan memberikan akses pengelolaan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan deforestasi.
Walaupun kerangka hukum dan kebijakan berkembang signifikan, masih terdapat isu penting yang menghambat realisasi perlindungan substantif:
Salah satu kritik utama dalam praktik adalah bahwa masyarakat adat harus melalui mekanisme administratif panjang — dimulai dari pengakuan keberadaan mereka oleh pemerintah daerah — sebelum hutan adat dapat ditetapkan secara formal. Proses ini sering kali membuat hak yang sudah terinternalisasi selama generasi justru tertunda atau bersinggungan dengan klaim tumpang-tindih kawasan.
Data empiris menunjukkan bahwa konflik tenurial antara masyarakat adat dan pihak perusahaan di sektor perkebunan atau kehutanan secara historis tetap tinggi, menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal seringkali kalah kuat dibanding tekanan investasi. Data kasus konflik agraria hingga jutaan hektare memperlihatkan tren sengketa yangterus muncul antara hak adat dan pemberian izin komersial.
Beberapa akademisi dan organisasi masyarakat mengkritik bahwa pengintegrasian Hutan Adat ke dalam skema perhutanan sosial berpotensi mengaburkan status hak kolektif masyarakat adat sebagai entitas otonom, sehingga mengurangi esensi pengakuan hak ulayat secara penuh dan justru menjadikannya sebagai “izin pengelolaan”.
Kajian konstitusional dan legal menunjukkan bahwa negara Indonesia telah menempatkan kerangka hukum yang progresif dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Dari dasar konstitusi hingga putusan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi pelaksana seperti perhutanan sosial, negara telah membuka ruang bagi akses legal masyarakat terhadap pengelolaan hutan sebagai instrumen kesejahteraan sekaligus konservasi.
Namun, keterbatasan dalam prosedur implementasi, dinamika konflik agraria, dan tantangan dalam harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah merupakan tantangan nyata yang harus diatasi agar perlindungan hukum ini tidak hanya menjadi teks formal, tetapi juga praktik nyata yang memberikan keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan sebagai ruang hidupnya.
“We are instructed to carry love for the land and water and air.”(Oren Lyons (Pemimpin Onondaga Nation, Konfederasi Haudenosaunee)
(Yuwono Prasetyo)
Robet T. Silun : Editor Utama
