Diupdate pada 10 April, 2026 4:24
Tayang Jum,at,(10/06/2026)
CIREBON-Borneoindonesianews.com,- Suasana di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria, Sumber, Kamis (9/4/2026), mendadak ramai. Sekitar 150 massa yang tergabung dalam LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa, menuntut transparansi anggaran serta mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi dalam pengesahan APBD Tahun 2026.
Massa tiba sekitar pukul 10.30 WIB setelah sebelumnya berkumpul di wilayah Sususukan. Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta menggunakan mobil komando dan pengeras suara, aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, para demonstran secara bergantian menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari infrastruktur jalan yang dinilai rusak dan tak kunjung diperbaiki, hingga pelayanan kesehatan seperti BPJS yang dianggap belum maksimal.
“Banyak masyarakat dirugikan. Jalan rusak, pelayanan kesehatan bermasalah, sementara kami mendengar adanya dugaan penyimpangan anggaran,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Tak hanya itu, massa juga menyinggung adanya dugaan pemangkasan anggaran hingga miliaran rupiah yang disebut-sebut berkaitan dengan proses pengesahan APBD. Mereka mendesak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga KPK, untuk turun tangan melakukan penyelidikan.
Aksi yang sempat memanas itu akhirnya mendapat respons langsung dari jajaran DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua DPRD, Sophi Zulfia, bersama unsur pimpinan dewan lainnya, turun menemui massa untuk melakukan dialog terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib. Ia juga menegaskan bahwa informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran tidak benar.
“Anggaran infrastruktur yang semula direncanakan memang mengalami penyesuaian. Sebagian dialihkan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih prioritas, termasuk sektor kesehatan,” jelasnya di hadapan massa.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran berada pada masing-masing dinas teknis, sehingga DPRD tidak secara langsung mengelola penggunaan anggaran tersebut. Meski demikian, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami persilakan jika ada bukti, laporkan kepada aparat penegak hukum. Kami mendukung transparansi dan siap dikritisi,” tegasnya.
Sementara itu, aparat kepolisian yang hadir dalam pengamanan juga mengimbau massa untuk tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Dialog antara perwakilan massa dan DPRD berjalan cukup dinamis, dengan sejumlah pertanyaan tajam dari peserta aksi terkait dugaan aliran dana dan transparansi kebijakan anggaran.
Sekitar pukul 11.25 WIB, aksi unjuk rasa berakhir. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke titik kumpul awal.
Meski berlangsung tanpa insiden, aksi ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Isu transparansi dan akuntabilitas kembali menjadi sorotan, seiring tuntutan masyarakat agar pengelolaan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
( Raden Kemal )
Editor Utama : Robet T. Silun
