Diupdate pada 8 Oktober, 2026 8:36
Tayang Kamis, (08/10/2026)
TAPUNG HULU- Borneoindonesianews.com-Perselisihan hubungan industrial di PT Arindo Tri Sejahtera (ATS) II memasuki babak baru. Puluhan buruh perempuan yang selama ini menjadi pemanen tambahan atau _helper_ mendatangi kantor kebun dengan sokongan Serikat Pekerja KASBI.
Gerakan ini muncul setelah para buruh perempuan berafiliasi dengan KASBI. Mereka menuntut kompensasi finansial atas kerja nyata di areal panen. Di lapangan, mereka juga mengaku mendapat tekanan psikologis. Mandor dan asisten kebun dituding mengevaluasi keberadaan helper saat produktivitas suami menurun, bahkan sempat ada instruksi menonaktifkan helper saat kunjungan eksternal demi formalitas kepatuhan.
Mandeknya keputusan di tingkat kebun membuat buruh mendesak adanya pengantar administratif tertulis agar bisa bertemu langsung manajemen puncak tanpa hambatan protokoler keamanan.
*Klarifikasi Manajemen PT ATS II*
Manajemen PT ATS II menyampaikan hak jawab. Terkait status finansial istri pemanen, manajemen menegaskan pemenuhan hak dan kewajiban mutlak berdasarkan ikatan hukum formil sesuai undang-undang. Entitas yang tidak terikat hubungan kerja langsung memerlukan verifikasi faktual mengenai sifat, durasi dan legalitas aktivitasnya.
Manajemen menegaskan tidak berniat menegasikan kontribusi pihak manapun dan akan melakukan koreksi jika investigasi internal menemukan anomali sistem.
Terkait isu sanksi dan mutasi suami, perusahaan menyatakan klaim tersebut harus dibuktikan secara faktual. Perusahaan melarang intimidasi non-prosedural. Pergeseran posisi kerja diklaim murni pertimbangan teknis, sementara sanksi dijalankan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan regulasi ketenagakerjaan, bukan karena pilihan keluarga ikut ke lapangan.
Manajemen menegaskan operasional tetap patuh pada perlindungan kerja, pengupahan yang sah, dan standar keberlanjutan industri. Namun manajemen menyayangkan aksi boikot atau mogok kerja KASBI yang dinilai prematur dan melompati koridor perundingan Bipartit.
*Jalan Tengah*
Melihat dua argumen yang sama-sama berlogika – buruh bersandar pada fakta sosiologis di lapangan, perusahaan pada fakta hukum – solusi aman adalah mengembalikan persoalan ke meja perundingan formal:
*1. Aktivasi Perundingan Bipartit:* KASBI membawa bukti kerja riil, manajemen membuka audit internal terhadap pola instruksi mandor.
*2. Verifikasi dan Modifikasi Hubungan Kerja:* Melegalisasi status helper menjadi Pekerja Harian Lepas (PHL) resmi dengan kontrak terpisah, atau mengintegrasikan insentif helper secara transparan ke struktur bonus dalam PKB baru. Ini memberi kepastian hukum bagi buruh dan melindungi perusahaan dari tuduhan pelanggaran standar keberlanjutan.
*3. Intervensi Disnaker:* Jika buntu, libatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sebagai mediator tripartit agar kesepakatan memiliki legitimasi hukum yang kuat.
Mau saya buatkan versi pendek untuk caption media sosial juga?
(Editor Utama : Robet T. Silun
