Diupdate pada 3 November, 2023 6:11
Tayang Jumat, (03/11/2023)
Pekanbaru- Borneoindonesianews.com,- Gubernur Riau Syamsuar yang lebih dikenal politisi Partai Golkar tampak tampil eksis dan percaya diri, raut wajahnya tidak kelihatan kusam seperti kebanyakan pejabat di negeri ini bila sudah mendekati habis masa tugasnya tampak “memble” alias tidak bersemangat menjalani hidup. Beda dengan Gubri Syamsuar tidak ada tampak tanda- tanda beliau menyerah membangun Riau ke depan. Kata sambutannya Gubri yang pernah dua priode menjadi bupati Siak ini terkesan mantap dan padat, walaupun kenyataanya di masa Gubri Syamsuar ada berapa pejabat di Riau tersandung hukum karena penyimpangan. Di sela-sela acara penuh ke akraban itu ada juga yang setengah berbisik mengatakan. kalau Gubri Syamsuar termasuk sumber kegaduhan khususnya dikalangan Pers menjadi terkotak-kotak akibat Pergub N0 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi di lingkungan pemrov Riau dirasakan sangat merugikan pers.
Tapi harus dicatat dalam jumlah besar di era Gubri Syamsuar sebutan desa tertinggal di Riau sudah tidak ada lagi. Gubri Syamsuar mengklaim lebih kurang Rp 1,127 triliun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah disalurkan ke 1.591 desa di Kabupaten se-Provinsi Riau. “Bantuan keuangan yang sudah kami salurkan ke desa mencapai Rp 1 triliun, itu terhitung dari mulai tahun 2019 sampai sekarang” kata Gubri Syamsuar di hadapan ribuan kepala desa saat rapat kerja penyelanggaraan pemerintah desa se-Riau Kamis (2/11/2023 di salah satu hotel Pekanbaru. Marak sekali acara itu. Kata sambutan Gubri Syamsuar tampak banyak direkam dan dicatat oleh kalangan kuli tinta yang di undang dan tidak diundang. Banyak kelihatan kepala desa yang hadir tidak terlalu fokus, karena kehadiran mereka tipis anggaran alias pas-pasan buat biaya diperjalanan pulang pergi.
Kepada semua kepala desa yang hadir, Gubri mohon pamit karena akan melepas jabatan gubernur Riau lebih cepat.
Tak hanya itu Syamsuar juga memperkenalkan dirinya akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.
“Saya sebagai Gubernur Riau Insya Allah mengakhiri masa tugas saya besok, saya menuju Senayan (DPR) Ada yang sudah belum? Ada yang tahu ada yang belum. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih, setakat ini inilah yang bisa kami laksanakan, kami punya kekurangan dan punya kekhilafan, kami mohon maaf,” kata Syamsuar di hadapan peserta Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Desa Seluruh Riau Tahun 2023.
Lumayan panjang juga kata sambutan Gubri,
Syamsuar berharap, apapun profesi kedepannya semoga “Kita semua berharap semua desa di Riau menjadi desa yang dapat sejahterakan masyarakat, semoga upaya kita menuju desa mandiri menjuru Riau unggul tercapai,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy M Yatim mengingatkan agar acara yang digagas Pemerintah Provinsi Riau dengan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Riau jangan hanya bersifat seremonial saja. Artinya, acara tersebut benar-benar dirasakan outputnya oleh para kepala desa.
“Jangan hanya sekadar kegiatan seremoni yang menghabiskan dana miliaran rupiah, dan memunculkan protes dari kepala desa seperti tahun lalu,” tukas Eddy M Yatim, Kamis (2/11/2023).
Eddy M Yatim mengatakan dalam kegiatan tahun lalu, banyak Kades yang mengeluhkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada dirinya. Menurut para kades, acara itu hanya mendengarkan sambutan-sambutan, yang membuat jenuh sehingga banyak kades yang meninggalkan tempat acara.
“Para kepala desa itu mengeluhkan, mereka ada yang datang jauh-jauh dari Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan lain-lain, sedangkan biaya transportasi yang diganti hanya Rp270.000,” kata Eddy.
Padahal, kata dia, para Kades itu sudah meninggalkan pekerjaan dan meluangkan waktu dan tenaga. Namun apa yang didapatkan dalam pertemuan itu tidak sebanding.
“Jadi kalau hanya untuk koordinasi tugas, sebenarnya bisa secara zoom atau Pemprov Riau melakukannya melalui pemerintah kabupaten/kota. Tidak perlu dengan mengumpulkan ribuan kepala desa yang tentu kurang efisien dan efektif,” ujar Eddy M Yatim.
Eddy berharap, dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, dilakukan evaluasi menyeluruh dan benar-benar dikaji asas kemanfaatannya. Jangan nanti sampai muncul anggapan dari berbagai kalangan, kegiatan ini hanya bersifat pemubaziran saja tanpa output yang jelas untuk pemerintahan di desa.
“Malah saya mendengar ada pihak-pihak yang memandang kegiatan ini bernuansa politis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pileg. Pendapat itu kan bisa-bisa, namanya kita ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat,” tutup Eddy M Yatim.
( Ronggur G. Kabiro Kotamadya Pekanbaru)
Editor : Robet T. Silun
