Diupdate pada 23 September, 2026 4:03
Tayang Rabu, (23/09/2026)
Bungo-Borneoindonesianews.com,-Pemerintah Kabupaten Bungo Dinilai tidak mampu memberantas Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) khususnya di area Bandara Muara Bungo.
Buktinya, hingga kini Aktivitas terlarang tersebut tumbuh dengan subur, merusak lingkungan, bahkan diduga mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.
“PETI yang terus beroperasi adalah bukti bahwa Pemda Bungo melalui Tim Satgas Peti tidak mampumampu,”ujar ketua Aliansi Peduli Bungo(APB), Rizki Ananda. pada Selasa (22/9/2026).
Rizki mengatakan bahwa Pemda Bungo tidak boleh hanya berpangku tangan melihat Aktivitas PETI di wilayah Bandara Muara Bungo terus beroperasi.
“Saya pikir tidak mungkin Bupati Bungo tidak mengetahui Aktivitas Ilegal yang kasatmata menuju Bandara Bungo, Tim Satgas Peti harus segera turun melakukan penindakan tanpa kompromi,” tegasnya.
Dan Rizki juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo memiliki tanggung jawab besar terhadap Aktivitas PETI yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan.
“Selain penindakkan yang bukan hanya sebatas Formalitas, Pemda Bungo juga harus mendorong Pemerintah Pusat agar menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Serta mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Di Bungo,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bungo H. Dedy Putra saat dikonfirmasi Wartawan bahwa Aktivitas PETI di Bungo sudah berlangsung sejak Tahun 1998.
“Kan begini, PETI ini sudah ada dari tahun 98 di Bungo, artinya sudah berapa Tahun. 98 pertamo kali PETI ini beroperasi di Kabupaten Bungo. Artinya sudah 28.Tahun hingga kini,” tegasnya.
Bupati Bungo Dedy Putra menyebutkan bahwa penindakkan PETI dengan cara Razia dinilai tidak efektief, menurut dia, pemerintah pusat harus membuat payung hukumnya yakni. WPR serta izinnya.
“Sayo dulu dua periode di DPRD Bungo ini, sudah melakukan razia. Kalau menurut sayo dengan cara razia, itun penyelesaiannya tidak akan efektif,”kata Bupati Bungo Dedy putra.
Meskipun baru di lantik dulu ia sempat menyebutkan ZERO PETI, Namun kini ia malah menyebutkan penindakkan bukan lah sebuah solusi penyelesaian masalah memberantaskan PETI.
“Bukan sayo ngomong tidak sanggup, kan gitu kan, tidak efektif dengan di razia, harapan kito, kepada Pemerintah Pusat agar mendorong regulasinya,”tuntasnya.
(Abdul Kahar)
Editor Utama : Robet T. Silun
