Tuntutan Kebun Plasma 20 Persen di Lamandau Belum Tuntas, AMAN Hitung Masih Ada Kekurangan 2.075 Hektare

Diupdate pada 20 November, 2026 8:51

LAMANDAU – Borneoindonesianews.com

Persoalan kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat sebesar 20 persen oleh perusahaan perkebunan kembali menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Selasa (17/11/2026).

Rapat tersebut mempertemukan perwakilan masyarakat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), manajemen USTP Group yang membawahi PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakra Mulia (GCM), serta sejumlah instansi pemerintah dan unsur terkait.

RDP dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, didampingi Wakil Ketua I Lingga Febriani dan Wakil Ketua II Riko Porwanto. Turut hadir unsur pemerintah daerah, BPN, kepolisian, TNI, serta perwakilan organisasi masyarakat dan koperasi.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai tuntutan pembangunan kebun plasma yang diperjuangkan masyarakat.

Dua Dasar Perhitungan, Angka Kewajiban Berbeda

Dalam dokumen tuntutannya, AMAN Kabupaten Lamandau mendasarkan permintaan pembangunan kebun plasma pada kesepakatan tanggal 4 Februari 2014. Kesepakatan tersebut, menurut AMAN, memuat komitmen perusahaan untuk membangun kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luasan 12.700 hektare.

Jika menggunakan dasar luasan tersebut, kewajiban 20 persen setara dengan 2.540 hektare.

Di sisi lain, surat tuntutan AMAN juga mencantumkan data Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Mahardika Graha seluas 10.375,34 hektare di Kecamatan Bulik.

Berdasarkan luasan HGU tersebut, AMAN menghitung kewajiban 20 persen sekitar 2.075 hektare.

Dalam perhitungan realisasi yang disampaikan AMAN, pembangunan kebun masyarakat telah tercatat di beberapa wilayah, yakni Desa Suja seluas 144 hektare, Desa Liku 200 hektare, dan Kelurahan Nanga Bulik 452,67 hektare. Total ketiganya mencapai 796,67 hektare.

AMAN kemudian menambahkan realisasi di Desa Bakonsu seluas 400 hektare. Dengan demikian, total realisasi yang dihitung mencapai 1.196,67 hektare.

Dari perhitungan kewajiban 2.075 hektare berdasarkan luasan HGU 10.375,34 hektare, AMAN menyebut masih terdapat kekurangan 878,33 hektare.

Perbedaan dasar perhitungan inilah yang menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan. Angka 2.540 hektare berdasarkan kesepakatan yang dirujuk AMAN pada 2014 tidak sama dengan angka sekitar 2.075 hektare berdasarkan luasan HGU yang dicantumkan dalam surat tuntutan.

Karena itu, diperlukan pemeriksaan dokumen dan validasi bersama untuk memastikan dasar luasan yang digunakan dalam menghitung kewajiban perusahaan.

AMAN Cantumkan Dasar Hukum dan Dokumen Kesepakatan

Dalam surat tuntutannya, AMAN Kabupaten Lamandau tidak hanya menyampaikan perhitungan kekurangan kebun plasma, tetapi juga mencantumkan sejumlah dasar hukum dan dokumen yang menjadi landasan tuntutan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.

Beberapa dokumen yang dirujuk AMAN antara lain:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28-HGU-BPN RI-2007 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 7 Juni 2007.
2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 44 di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan luas HGU 10.375,34 hektare, tertanggal 2 Agustus 2007.
3. Notulen rapat dan audiensi Tim Pansus DPRD Kabupaten Lamandau terkait sinkronisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, tertanggal 26 September 2013.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan mengenai pembangunan kebun 20 persen untuk masyarakat yang ditandatangani perwakilan masing-masing perusahaan pada 27 September 2013.
5. Kesepakatan hasil rapat tanggal 4 Februari 2014 yang menurut AMAN memuat kesepakatan perusahaan untuk membangun kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luasan HGU yang dimiliki.

Selain dokumen tersebut, AMAN juga mencantumkan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum tuntutannya, di antaranya:

– Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
– Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam surat AMAN dirujuk Pasal 27 huruf i berkaitan dengan kewajiban pemegang HGU.
– Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, khususnya Pasal 12 ayat (1), yang menjadi salah satu rujukan mengenai kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dalam kondisi yang diatur ketentuan tersebut.
– Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

Sementara itu, dalam bagian dasar hukum dan pertimbangan rekomendasi DPRD Kabupaten Lamandau, turut dicantumkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Rangkaian regulasi dan dokumen tersebut menjadi landasan yang diajukan dalam memperjuangkan pemenuhan kewajiban kebun plasma bagi masyarakat.

Dengan adanya dokumen kesanggupan perusahaan tahun 2013 dan kesepakatan rapat tahun 2014 yang dirujuk AMAN, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan membahas kesediaan pembangunan kebun seluas 549 hektare.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bagaimana pelaksanaan komitmen sebelumnya dan sejauh mana kewajiban pembangunan kebun masyarakat telah direalisasikan.

Perusahaan Bersedia Bangun 549 Hektare, tetapi Ada Persyaratan

Dalam RDP, pihak perusahaan melalui Wakil Direktur USTP Group, Rio Sagala, menyampaikan bahwa perusahaan bersedia memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 549 hektare.

Namun, pelaksanaannya mensyaratkan pemerintah daerah menyediakan atau memfasilitasi pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kebun tersebut.

Perusahaan juga meminta pemerintah daerah membentuk badan hukum koperasi, termasuk mengurus perizinan koperasi dan pembentukan Calon Petani Plasma (CPP).

Tawaran tersebut belum diterima sebagai penyelesaian oleh pihak AMAN. Masyarakat masih mendasarkan tuntutannya pada kesepakatan yang mereka rujuk sejak 4 Februari 2014.

Dalam dokumen rekomendasi DPRD, persoalan 549 hektare tersebut dicatat sebagai tuntutan masyarakat Nanga Bulik melalui AMAN kepada PT SMG.

Dokumen yang sama juga mencatat bahwa perusahaan tidak menyetujui permintaan kompensasi untuk periode 2022 sampai 2026 sebagaimana dituntut masyarakat.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang belum menemukan titik temu, yakni realisasi pembangunan kebun plasma dan tuntutan kompensasi atas periode yang dipersoalkan masyarakat.

DPRD Minta Pemerintah Bentuk Tim Penyelesaian

Berdasarkan hasil RDP, DPRD Kabupaten Lamandau menerbitkan rekomendasi kepada Bupati Lamandau agar membentuk tim penyelesaian tuntutan masyarakat Nanga Bulik sekaligus mengaktifkan Tim Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Lamandau.

Tim tersebut direkomendasikan melakukan validasi terhadap perbedaan data maupun persepsi dalam menerjemahkan ketentuan dan regulasi.

DPRD juga meminta dilakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat kebun plasma atau Calon Petani Calon Lahan (CPCL), terutama berkaitan dengan tuntutan masyarakat seluas 549 hektare.

Selain itu, Bupati diminta menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi kepada DPRD dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Dalam berita acara RDP, kesediaan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun seluas 549 hektare dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah turut dicatat. Namun, perusahaan tetap tidak menyetujui tuntutan kompensasi periode 2022–2026.

Perlu Kejelasan, Bukan Sekadar Janji Pembangunan

Persoalan kebun plasma 20 persen di Lamandau kini membutuhkan penyelesaian yang didasarkan pada dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah perlu memastikan berapa sebenarnya luasan yang menjadi dasar kewajiban, berapa kebun yang telah direalisasikan, siapa penerima manfaatnya, serta berapa kekurangan yang masih harus diselesaikan.

Kesediaan perusahaan membangun kebun seluas 549 hektare tentu menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti. Namun, angka tersebut juga perlu dijelaskan hubungannya dengan keseluruhan kewajiban 20 persen dan tuntutan masyarakat yang merujuk kesepakatan tahun 2014.

Sebab, persoalan ini bukan hanya mengenai pembangunan kebun, tetapi juga kepastian hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Hingga RDP 17 November 2026 berakhir, belum tercapai kesepakatan final antara pihak perusahaan dan masyarakat. DPRD baru menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang meminta pemerintah daerah melakukan validasi dan verifikasi.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar perbedaan data dan tuntutan yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Pernyataan Sejumlah Pihak dalam RDP

Dalam jalannya RDP, anggota DPRD Lamandau, Budi Rahmat, sempat menyampaikan teguran kepada Wakil Direktur USTP Group, Rio Sagala. Ia mengingatkan agar pihak perusahaan menyampaikan pernyataan secara tepat dan tidak asal berbicara.

Budi Rahmat menegaskan bahwa persoalan kebun plasma bukan sekadar mengenai niat baik perusahaan untuk membantu masyarakat. Menurutnya, pembangunan kebun plasma merupakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia juga mempertanyakan apakah pengurus koperasi yang hadir dalam forum tersebut sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar.

Dalam kesempatan itu, Wakil Direktur USTP Group, Rio Sagala, beberapa kali menyebut AMAN sebagai LSM. Pihak perusahaan juga menegaskan bahwa langkah yang ditawarkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Ketua AMAN Kabupaten Lamandau, Efendi Buhing. Ia menjelaskan bahwa AMAN berbeda dengan LSM sebagaimana yang disinggung pihak perusahaan.

Menurut Efendi, AMAN merupakan singkatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Organisasi tersebut memiliki perwakilan di berbagai daerah, dan masyarakat adat di wilayah hukum adat yang menjadi bagian dari jaringan organisasi tersebut merupakan anggota AMAN.

Efendi juga meminta agar pihak perusahaan memahami terlebih dahulu organisasi yang sedang dibicarakan sebelum memberikan penilaian.

“Kalau Bapak tidak tahu, tidak usah menyinggung tentang AMAN. Salah kamar, Pak, seperti orang mabuk jamur,” ujar Efendi Buhing menanggapi pernyataan Rio Sagala.

Sementara itu, H. Abidinnor juga menyampaikan keberatannya dalam forum RDP. Ia mempertanyakan keterlibatan sejumlah koperasi yang hadir dalam pembahasan tersebut.

Menurut H. Abidinnor, beberapa koperasi yang dihadirkan seolah hanya menerima hasil, sementara masyarakat yang selama berbulan-bulan melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan tuntutan terhadap sejumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Lamandau justru tidak dilibatkan.

Ia menilai masyarakat yang selama ini berjuang seharusnya turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Wakil Ketua AMAN Lamandau, H. Burhan, turut menyampaikan persoalan terkait HGU PT SMG dan status lahan PT BMS. Ia menyebut terdapat persoalan pada HGU PT SMG. Selain itu, ia juga mempertanyakan status lahan PT BMS yang menurut keterangannya saat ini tidak memiliki HGU.

H. Burhan juga menyinggung persoalan sejumlah koperasi. Menurutnya, koperasi yang bermasalah dapat digugat melalui pengadilan dan keberadaannya dapat dibatalkan melalui proses hukum.

Bupati Lamandau Beri Penjelasan Terkait SK Perubahan Koperasi

Terkait persoalan koperasi, Pemimpin Redaksi Surat Kabar Umum BORNEO INDONESIA melakukan konfirmasi kepada Bupati Lamandau, Rizky Aditiya Putra, melalui pesan WhatsApp mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) perubahan salah satu koperasi.

Dalam konfirmasi tersebut, Bupati ditanya mengenai alasan diterbitkannya SK perubahan koperasi tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Bupati Lamandau menjelaskan bahwa perubahan dilakukan karena anggota koperasi yang bersangkutan dinilai tidak jelas.

“Anggotanya tidak jelas orangnya,” demikian pernyataan Bupati Lamandau saat memberikan jawaban melalui WhatsApp.

Wakil Sekretaris Redaksi: Fran Depi M. Silun

Editor Utama: Robet T. Silun

Bagikan via:

Berita Milik BorneoIndonesiaNews