Diupdate pada 11 Februari, 2026 12:11
Tayang Rabu, (11/02/2026)
Padang-Borneoindonesianews.com,-Pemulihan Sumatera Barat pascabencana tidak lagi dibicarakan dalam ruang sempit kebijakan, tetapi dibedah secara terbuka dan strategis melalui Forum Diskusi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Barat yang digelar Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI) Bidang Geoekonomi, Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Ballroom Pangeran Beach Hotel, Kota Padang.
Forum diskusi nasional ini dipimpin langsung oleh Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, selaku pimpinan DPN RI Bidang Geoekonomi, didampingi Tenaga Ahli Muda DPN RI, Kolonel Sus Revilla Oulina, M.M.Pd., M.Si. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif pusat dan daerah dalam merumuskan arah pemulihan Sumatera Barat secara komprehensif.
Acara berlangsung dengan format diskusi terbuka dan partisipatif, diawali dengan rangkaian protokoler kenegaraan, mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, hingga pemutaran video profil Dewan Pertahanan Nasional. Nuansa forum mencerminkan keseriusan negara dalam menempatkan pemulihan pascabencana sebagai agenda strategis nasional yang inklusif.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Dalam penyampaiannya, disampaikan gambaran kondisi daerah pascabencana serta pentingnya sinergi kebijakan pusat–daerah agar proses pemulihan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng menegaskan bahwa pendekatan geoekonomi menjadi kunci dalam membaca bencana sebagai tantangan terhadap ketahanan wilayah dan stabilitas ekonomi. Menurutnya, pemulihan daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat harus dirancang tidak hanya untuk pulih, tetapi juga untuk lebih tangguh menghadapi risiko di masa depan.
Pendampingan analisis strategis diperkuat oleh Kolonel Sus Revilla Oulina, M.M.Pd., M.Si, yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan mitigasi bencana ke dalam sistem ketahanan nasional non-militer. Forum ini, menurutnya, menjadi contoh bagaimana dialog terbuka dapat memperkaya kebijakan negara.
Forum diskusi ini menghadirkan narasumber lintas sektor, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang/PUPR Provinsi Sumbar, serta pemangku kepentingan lainnya yang memberikan pandangan teknis dan strategis.
Turut hadir Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Prof. H. Fauzi Bahar, yang kehadirannya menegaskan pentingnya kearifan lokal dan peran adat dalam proses pemulihan pascabencana. Perspektif adat dipandang sebagai fondasi sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat di tengah krisis.
Diskusi berkembang dinamis. Unsur Forkopimda, OPD, akademisi, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, hingga penggerak UMKM dan koperasi terlibat aktif dalam sesi tanya jawab. Ragam pandangan tersebut memperkaya substansi forum dan memperkuat legitimasi arah kebijakan yang dirumuskan.
Forum ini menunjukkan bahwa DPN RI tidak menempatkan pemulihan sebagai urusan teknokratis semata. Dialog terbuka dan partisipatif dipilih agar kebijakan yang lahir memiliki akar sosial yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Melalui forum diskusi geoekonomi ini, DPN RI menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah strategis yang membutuhkan pendekatan pemulihan berbasis ketahanan wilayah, ekonomi, dan sosial secara terpadu.
Forum diskusi yang berlangsung di Ballroom Pangeran Beach Hotel Padang ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan, serta dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah dalam waktu dekat.
(Tim)
Editor Utama : Robet T. Silun
