Diupdate pada 21 Juli, 2025 5:15
Tayang Senin, (21/07/2025)
Timor Tengah Selatan-Borneoindonesianews.com,- Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyoroti dugaan gratifikasi kuota ekspor sapi keluar NTT yang menyeret nama Bupati TTS, hingga isu itu menguat sampai ke masyarakat luas, bahkan isu itu mencatut integritas lembaga eksekutif dalam pengelolaan pemerintahan di daerah, lantaran pasca mencuatnya isu itu belum pernah ada klarifikasi resmi dari Bupati TTS
Hal itu di sampaikan sekretaris Fraksi Partai NasDem, Petrus G Nenometa, dalam membacakan pandangan umum Fraksi Partai NasDem di ruang sidang utama DPRD TTS, Selasa (15/7/2025)
Terhadap hal itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD TTS, Henderikus Babys, Rabu (16/7/2025) ketika di mintai komentarnya mengatakan jika seorang pejabat bersikap apatis terhadap isu yang berkembang maka patut diduga kuat bahwa terjadi gratifikasi dan harus di telusuri oleh pihak yang berwenang
“Sampai hari ini, Bupati belum memberikan klarifikasi atas dugaan pencatutan namanya dalam pengiriman kuota sapi ke luar pulau. Bagi kami, ketika seorang pejabat publik memilih diam dalam isu sepenting ini, maka patut diduga kebenaran isu itu. Kalau benar, maka ini adalah gratifikasi dan harus ditelusuri oleh pihak yang berwenang” tandasnya
Ia menambahkan, jika dengan diamnya orang nomor satu TTS, maka publik akan berkesimpulan bahwasanya dugaan skandal bisnis kuota ekspor sapi adalah benar adanya
“Ketika pemerintah diam dalam isu yang menyentuh moralitas dan integritas pejabat, maka publik akan menyimpulkan sendiri. Ini bukan lagi sekadar isu internal, tapi menyangkut kredibilitas pemerintahan di mata rakyat” ungkapnya
Hendrikus menambahkan, kuota sapi bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan juga menyangkut kehidupan peternak kecil di pedesaan. Ia menekankan bahwa distribusi dan pemanfaatannya harus berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan dan Nepotisme (KKN).
Fraksi NasDem secara terbuka meminta aparat penegak hukum untuk segera menelusuri dan menyelidiki dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam kasus ini. Meski belum menyebutkan nama secara spesifik, namun NasDem menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pemerintah dengan menyikapinya dengan serius.
“Kami tidak menuduh tanpa dasar. Tapi fakta bahwa tidak ada klarifikasi hingga hari ini menjadi pertanyaan besar. Kalau memang tidak terlibat, seharusnya Bupati bisa menjelaskan. Tapi kalau terus diam, maka kami punya alasan kuat untuk percaya bahwa ada yang harus diungkap,”tegas Hendrikus.
Pernyataan ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat isu pengiriman kuota sapi selama ini menjadi salah satu sorotan publik. Program pengiriman ternak ke luar daerah memang menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun NasDem menilai bahwa kebijakan ini harus dilandasi prinsip keadilan dan keterbukaan.
Kabupaten TTS dikenal sebagai sentra peternakan sapi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah berupaya menggenjot sektor peternakan sebagai pilar ekonomi daerah. Namun distribusi kuota sapi kerap menuai polemik, terutama soal transparansi penerima manfaat dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Fraksi NasDem menyampaikan harapan agar momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan distribusi kuota. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah rakyat dalam setiap kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami tidak ingin pembangunan ternoda oleh kepentingan pribadi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada rakyat, bukan kepada oknum” pungkas Hendrikus.
(Frid-Biro Kabupaten TTS)
Editor utama : Robet T. Silun.
