Diupdate pada 1 Agustus, 2026 9:49
Tayang Sabtu, (01/08/2026)
Oleh; Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
Padang-Borneoindonesianews.com-Dulu kita dijajah oleh Belanda. Tentara Belanda yang membakar rumah. Pamong pribumi yang mengusir rakyat keluar dari rumah. Hari ini di tahun 2026, kita merdeka. Tetapi rasanya… tidak jauh beda dari zaman belanda. Yang berubah hanya seragamnya. Yang menindas masih dari para oknum bangsa sendiri.
Coba Lihat Rempang. Lihatlah Warga yang hidup telah puluhan tahun di tanah leluhur. Tiba-tiba datang surat, datang alat berat, datang Pamong Praja. Mengusir dan Menggusur. Dengan cara yang kejam. Tanpa musyawarah. Tanpa belas kasih dan hati.
Alasannya untuk “Investasi”. “Proyek Strategis Nasional”. “Demi Kemajuan” negri. Tapi kemajuan untuk siapa? Untuk rakyat Rempang yang diusir ke rusun? Atau untuk investor yang tanahnya jadi pabrik dan pelabuhan?
Ini bukan pembangunan. Ini penggusuran. Ini bukan investasi. Ini perampasan. Dan yang paling menyakitkan: yang menandatangani, yang mengawal, yang menggusur… adalah anak bangsa sendiri. Bukan Belanda.
Penindasan paling sakit memang begitu. Datangnya bukan dari luar. Tapi dari dalam. Dari orang yang semeja, sebahasa, setanah air. Ditusuk kejam dari belakang pakai tangan sendiri.
Kita geser penglihatan ke kota. Coba lihat dijalanan. Puluhan ribu anak muda jadi kuli aplikator. Gojek. Grab. Shopee. Dari pagi sampai malam banting stir.
Sehari narik 12 jam. Potongan 20-30%. Bensin naik. Cicilan motor nunggak. Ujung-ujungnya cari sehari tidak cukup untuk makan sehari. Merdekakah ini namanya? Iya Merdeka jadi budak aplikasi dinegri sendiri.
Dan aplikasinya milik siapa? Sebagian besar milik asing. Modal dari Singapura. Dari China. Dari Amerika. Keuntungannya dikirim keluar. Yang tinggal di sini hanya keringat dan asap knalpot anak bangsa sendiri lantas siapa yang peduli.
Lalu kita bertanya: Kemana perginya kekayaan alam negeri ini? Batubara kita. Nikel kita. Sawit kita. Laut kita. Hutan kita. Jawabannya sangat pahit: Digerogoti. Dari dalam oleh oknum-oknum pejabat negri.
Didalamnya Ada oligarki dalam negeri yang kongkalikong dengan oligarki asing. Yang mejual konsesi. Jual izin. Jual tanah rakyat. Bagi hasil. Rakyat dapat apa? Dapat polusi. Dapat banjir. Dapat gusuran.
Dulu VOC menjajah pakai senjata dan rempah. Sekarang penjajahan gaya baru muncul: Dengan menggunakan Perda, pakai PSN, dan gunakan kontrak karya.
Eksekutornya? Ya para oknum Pejabat kita. Oknum Pengusaha kita. Oknum Aparat kita.
Zaman Belanda, priyayi yang jadi anteknya. Zaman sekarang, oknum pejabat yang jadi makelarnya. Sama-sama jual bangsanya sendiri demi komisi dan proyek. Wajar kalau rakyat marah. Wajar kalau rakyat muak. Karena yang dirampas bukan hanya tanah. Tapi harga diri sebagai Bangsa. Karena yang dibunuh bukan hanya mata pencaharian. Tetapi harapan masa depan anak cucu kita semua.
Kepada Pemerintah: Kami tidak anti investasi. Kami anti perampasan. Kalau mau membangun, ajak rakyat bicara. Ganti rugi yang manusiawi. Libatkan semua unsur Jangan usir seperti mengusir maling.
Kepada DPR: Fungsi pengawasanmu di mana? Kenapa diam saat rakyat digusur? Kenapa cepat saat mengesahkan UU yang menguntungkan investor? Ingat, kursi itu titipan rakyat Rempang. Titipan ojol. Dan Titipan petani.
Kepada Rakyat: Jangan mau dipecah. Jangan mau diadu. Jangan mau dibayar oligarki untuk memecah belah bangsa. Yang menggusur di Rempang, yang memotong gaji ojol, yang merampok tambang… satu benang merahnya: Keserakahan. Lawan bersama-sama untuk Bangsa dan Negara Indonesia.
Kemerdekaan tanpa keadilan sama saja dengan penjajahan gaya baru. Selama tanah rakyat masih digusur oleh bangsanya sendiri. Selama anak bangsa masih jadi kuli di negeri sendiri. Selama kekayaan alam masih dikeruk untuk segelintir orang. Maka teriakan kita hanya satu: “HENTIKAN PENINDASAN DARI DALAM! KEMBALIKAN NEGERI INI UNTUK BANGSA SENDIRI.
Semoga tulisan ini jadi cambuk kita semua. Agar tidak ada lagi Rempang kedua. Agar tidak ada lagi ayah yang mati demi sekilo beras. Agar tidak ada lagi anak bangsa jadi kuli di negeri sendiri.
(Robet T. Silun/Pemred)
