Diupdate pada 12 Mei, 2025 6:20
Tayang Senin, (12/05/2025)
Timor Tengah Selatan-Borneoindonesianews.com,- Ratusan Warga Masyarakat berasal dari pedesaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam Organisasi Posko Perjuangan Rakyat TTS dan Forum Pemerhati Demokrasi Timor, Kamis (08/05/2025, menggelar aksi damai di halaman Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Soe, mereka menuntut PLN untuk mempercepat perluasan jaringan listrik secara merata ke seluruh penjuru desa di Kabupaten TTS
Aksi damai itu terpaksa kembali di gelar yang ke delapan kalinya, lantaran kecewa terhadap kinerja PLN ULP SoE yang hingga kini Indonesia berusia 79 tahun merdeka namun mereka masih hidup menikmati kegelapan, padahal di ketahui penyertaan modal Negara kepada PT. PLN Persero senilai 3 Triliun rupiah namun sayangnya di pedesaan Kabupaten TTS masih terlihat gelap gulita
Selain itu, dampak buruk dari gelap gulita itu, sebagian generasi penerus bangsa (siswa) di Kabupaten TTS masih belajar menggunakan lampu pelita, bahkan tak bisa menikmati akses jaringan internet karena tak adanya jaringan listrik
“Di Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana, anak-anak kami belajar di bawah pelita, mereka sulit mengakses internet, padahal dunia sudah bergerak ke arah digital. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing jika listrik saja belum ada?” Ungkap kecewa salah satu orator.
Selain berdampak pada pendidikan, dampak ketiadaan listrik juga turut memperburuk masalah sosial yang terjadi di pedesaan
“Tanpa listrik, informasi susah diakses, ekonomi jalan di tempat, bahkan kasus perdagangan manusia makin marak karena gelapnya desa kami,” ujar orator lain.
Merespon tuntutan masa aksi, Manager PLN ULP SoE, I Made Dedik, ketika menemui massa aksi mengaku turut prihatin atas kondisi yang dialami masyarakat yang belum menikmati layanan listrik
“Saya membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa listrik. Saya benar-benar merasakan kesulitan itu. Semua usulan masyarakat kami terima dengan baik,” ujar I Made.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwasanya proses perluasan jaringan listrik di TTS melibatkan banyak unit, mulai dari Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K), Kantor Induk PLN di Kupang, hingga Kantor Pusat PLN di Jakarta, ia mengaku setiap pengajuan memerlukan survei, evaluasi teknis, dan persetujuan anggaran.
“Untuk tahun 2024, tidak ada alokasi anggaran listrik desa (lisdes) untuk wilayah TTS. Hingga Maret 2025, belum ada pencairan anggaran baru. Beberapa usulan sudah diajukan sejak 3-4 tahun lalu, bahkan ada yang diajukan delapan kali, tetapi kami masih menunggu kepastian anggaran” ungkap Made
Namun ia mengaku tetap konsisten untuk kembali perjuangkan kepentingan masyarakat agar semua warga TTS memperoleh listrik
Di akhir pernyataannya, I Made menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan realisasi perluasan jaringan listrik. Ia membuka ruang dialog dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga di Kabupaten TTS
“Atas nama PLN SoE dan seluruh jajaran, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami berkomitmen terus memperjuangkan perluasan jaringan listrik ke seluruh desa di TTS. Kami siap berdialog dan menerima aspirasi lebih lanjut,” kata I Made.
(Frid-Biro Kabupaten TTS).
Editor Utama: Robet T. Silun.
